1 Awalnya Tak Mau Ajukan Banding. Setelah sidang putusan cerai saat itu, nampaknya Mellya yang berniat mengajukan banding. Namun sekarang tampaknya berbeda. Dari pengakuan kuasa hukum Mellya, Hasan Basri, rupanya mantan istri ustaz Abdul Somad (UAS) itu akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Riau.
ï»żPertanyaan Saya sebagai suami tidak terima dengan keputusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan cerai isteri saya. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prosedur dan mekanisme pengajukan upaya banding perceraian di Pengadilan ? Jawaban Apa itu Upaya Banding Dalam kasus perceraian, Banding dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah dengan tujuan membatalkan putusan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan. Biasanya orang-orang yang melakukan banding dalam kasus perceraian dikarenakan Keberatan / menolak dengan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan; Menerima putusan cerai, tetapi keberaran/ menolak putusan hak asuh anak; Menerima putusan cerai dan hak asuh anak, tetapi keberatan / menolak putusan hakim terkait nafkah anak yang terlalu kecil, atau nafkah iddah dan mutah yang terlalu kecil. Dasar Hukum Pengajuan Upaya Banding Cerai adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “ Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.” Syarat dan Prosedur Upaya Banding Kasus Perceraian Dibawah ini kami menjelaskan terkait prosedur banding dalam kasus perceraian yang anda ingin lakukan, yaitu sebagai berikut Pengajuan permohonan banding dilakukan oleh pihak yang kalah/ keberatan ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama yang memutus cerai dalam jangka waktu 14 empat belas hari terhitung dari Pengucapan Putusan Cerai oleh Hakim yang dihadiri langsung oleh pihak kalah / keberatan di Pengadilan atau dalam jangka waktu 14 empat belas hari terhitung dari diterimanya pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama apabila pihak yang kalah / keberatan tidak hadir di Pengadilan; Dalam mengajukan permohonan banding, dapat diwakilkan oleh Pengacara / advokat atau dilakukan sendiri oleh pihak yang mengajukan permohonan banding; Pihak yang mengajukan banding melakukan pembayaran administrasi upaya banding; Pihak Pengadilan akan melakukan pemberitahuan kepada pihak Terbanding bila terdapat upaya hukum banding dari pihak Pembanding Pihak yang kalah / keberatan; Pihak yang kalah / keberatan diberikan kesempatan untuk membuat “Memori Banding” secara tertulis yang dapat dibuat oleh advokat / pengacara atau dibuat sendiri oleh pihak Pembanding Pihak yang kalah / keberatan; Membuat Memori Banding tidak wajib dan Tidak terdapat jangka waktu kapan terakhir pihak Pembanding wajib menyerahkan Memori Banding ke Pengadilan. Akan tetapi, biasanya pihak Pengadilan memberikan saran segera sebelum berkas diajukan / dikirim ke Pengadilan Tinggi, pihak Pembanding masih berhak mengajukan “Memori Banding”; Bila Terdapat Memori Banding, maka Pihak Terbanding berhak mengajukan “Kontra Memori Banding” secara tertulis untuk membantah Memori Banding dari pihak Pembanding; Setelah proses pemberitahuan serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding lengkap, maka selanjutnya Pihak Pembanding dan Terbanding diberikan kesempatan untuk melakukan Inzage, yaitu melakukan pengecekan berkas-berkas sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi; Bila jangka waktu Inzage telah selesai, biasanya pihak Pengadilan akan mengirimkan surat pemberitahuan bila seluruh berkas telah dikirim ke Pengadilan Tinggi serta memberitahukan Nomor Perkara yang teregistrasi di Pengadilan Tinggi Agama; Apabila telah ada pemberitahuan berkas telah ke Pengadilan Tinggi dan Nomor Perkara yang telah teregistrasi di Pengadilan Tinggi, biasanya paling lama 2 dua sampai dengan 3 tiga bulan akan keluar Putusan Banding; Pengadilan Agama akan memberikan pemberitahuan Putusan Banding kepada Pihak Pembanding dan Terbanding apabila telah ada Putusan banding; Bila terdapat pihak keberatan terhadap putusan banding tersebut, maka Pihak Pembanding atau Terbanding dapat mengajukan Kasasi dalam jangka waktu 14 empat belas hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima; Bila tidak terdapat upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 empat belas hari, maka putusan cerai dikatakan in kracht berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam waktu dekat dapat diterbitkan Akta Cerai. _______ Apabila anda ingin berkonsultasi atau mencari pengacara untuk mengurus permohonan banding kasus perceraian, silahkan hubungin kami melalui Telepon/ WhatsApp 0813-8968-6009 atau Email klien AskaraParasady Harsono melalui kuasa hukumnya M Muslih mengajukan banding atas putusan cerai yang telah dikeluarkan pada 6 Mei 2021 lalu. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah Ditulis oleh Super User on 20 September 2022. Dilihat 1371 Upaya Hukum Banding Sebagai Solusi Perdamaian atas Putusan Cerai Gugat yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Wahita Damayanti, A. Pendahuluan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai UUD NRI Tahun 1945 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara perdata tertentu di tingkat pertama bagi pencari keadilan beragama Islam yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama tersebut ialah memeriksa sengketa perkawinan, salah satunya perkara cerai gugat. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian bagi para pihak yang bercerai di Pengadilan menjadi penting ditempuh guna mencapai tujuan perkawinan itu sendiri dan menekan angka perceraian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengusahakan penyelesaian perkara secara damai. UU No. 7 Tahun 1989 juga menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai pedoman melaksanakan mediasi, sehingga pada praktiknya, sebelum pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim berlangsung, guna mencapai perdamaian ditempuh proses mediasi. Download File Selengkapnya

UpayaHukum Peninjauan tidak dikenal dalam HIR dan dapat ditemui di RV (Raad van Justicie), yang dikenal dalam Hukum Acara sebagai lembaga “Recuest Civiel”, yaitu suatu lembaga yang memberikan kesempatan untuk dibuka kembali pemeriksaan perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.Saat ini Peninjauan

Apakah prosedur banding dalam perkara wanprestasi perdata dibenarkan bahwa penggugat dan tergugat bisa sama-sama mengajukan banding berbarengan setelah pembacaan putusan? Terima kasih, kasih atas pertanyaan menjawab pertanyaan pokok Anda, saya perlu menyampaikan bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia belum ada kodifikasinya pengkitaban hukum sejenis. Oleh karena itu, peraturan mengenai hukum acara perdata masih tersebar di beberapa peraturan peninggalan kolonial Belanda antara lain Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUH Perdata”, HIR/RBG, RV, dan upaya hukum banding yang semula diatur dalam HIR/RBG, telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan “UU Peradilan Ulangan”.Menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan apakah Pengugat dan Tergugat dalam suatu perkara wanprestasi dapat mengajukan banding secara bersamaan setelah adanya putusan, maka pada prinsipnya banding adalah upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak berperkara yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri untuk mendapatkan pemeriksaan ulang. Dalam hal ini, saya berasumsi bahwa dalam gugatan wanprestasi tersebut, setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak kabulkan seluruhnya atau adanya rekonvensi gugatan balik dari Tergugat yang ditolak. Makna banding sebagai “Pemeriksaan Ulang” atas suatu perkara tersebut mengandung pengertian bahwa pemeriksaan ulangan atas suatu perkara perdata di tingkat banding Pengadilan Tinggi tidak berfokus pada siapa yang mengajukan upaya hukum banding tersebut, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Pendapat saya tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/SIP/1969, tertanggal 5 Juni 1971, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut“Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima.”Pada halaman 4, Buku II, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus, Edisi 2007, secara teknis, suatu Permohonan Banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 empat belas hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Hal mana Panjar Biaya Banding tersebut akan dituangkan dalam SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar, serta dalam 7 tujuh hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak itu, sebagai referensi untuk Anda, saya akan mengutip pendapat dari Victor Hutabarat, selaku mantan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak yang bersengketa dalam suatu perkara perdata mengajukan banding, maka mengingat upaya hukum Banding adalah suatu peradilan ulangan yang memeriksa keseluruhan berkas perkara, maka banding yang diajukan kedua belah pihak tersebut akan tetap diperiksa ulang oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam satu register/nomor perkara yang yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Herzien Indonesis Reglement atau HIR atau Reglemen Indonesia Baru Stbl 1984 No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl 1941 No. 44;3. Rechtsreglement Buitengewesten atau RBG atau Reglemen Untuk Daerah Seberang Stbl. 1927 No. 227;4. Reglement op de Rechtsvordering atau RV Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63.5. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan UlanganPutusanPutusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/SIP/1969, tertanggal 5 Juni 1971
Sedangkanbagi yang beragama selain Islam, gugatan harta bersama baru dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian ke Pengadilan Negeri terkait. Jika Anda tidak puas dengan putusan harta bersama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Anda dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak
Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on 30 Januari 2014. Tak terima putusan cerai PA Sengeti, SL naik banding Pemohon Banding berinisial SL Sengeti Awal September 2013 yang lalu, Pengadilan Agama PA Sengeti telah menerima gugatan cerai dari seorang berinisial RA. Perempuan ini menggugat cerai suaminya SL dengan beberapa alasan. Diantara alasan yang diajukan RA adalah karena SL tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada RA dan anak-anak serta SL adalah seorang suami dengan kebiasaan buruk yaitu pemakai sekaligus bandar narkoba. Tanpa sebab dan alasan yang jelas, dipersidangan pertama SL diketahui tidak hadir. Selanjutnya, seperti biasa hakim menunda sidang dengan agenda panggil kembali Tergugat. Nah, dipersidangan kedua ini SL pun hadir dan digelar mediasi yang hasilnya gagal. Selanjutnya sidang RA dan SL terus digelar di PA. Sengeti. Acara jawab menjawab dan pembuktian RA pun telah usai digelar. Ketika tiba kesempatan bagi SL untuk membuktikan jawabannya, SL tidak dapat menghadirkan saksi dan akhirnya hakim pun mengabulkan gugatan cerai RA. Beberapa hari paska putus, SL kembali datang dengan didampingi seorang kuasa hukum. Ya, SL mengajukan banding terhadap putusan PA. Sengeti yang dibacakan majelis hakim tanggal 11 November 2013 yang lalu. Kini berkas perkara banding yang diajukan SL telah dinyatakan lengkap dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama PTA Jambi. Apakah putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim tingkat banding ? Kita tunggu saja berita selanjutnya. umarriadh b./jurdilaga
Suratgugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan gugatan cerai harus dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya. Baca Juga: Persiapkan Keuangan Agar Tidak Bangkrut Saat Cerai. 4. Menyiapkan Biaya Perceraian. BerandaKlinikPidanaStatus Putusan Jika ...PidanaStatus Putusan Jika ...PidanaKamis, 8 November 2018Saudara saya tersangkut perkara narkoba bersama seorang temannya, perkaranya digabung dalam satu berkas dan dijatuhi hukuman masing-masing pidana penjara 11 tahun. Kemudian temannya terdakwa 2 mengajukan banding tanpa sepengetahuan terdakwa 1 saudara saya. Hakim di tingkat banding menurunkan vonis hukumannya menjadi 5 tahun. Apakah vonis 5 tahun itu juga diberikan pada saudara saya terdakwa 1? Mengingat dakwaan keduanya dalam satu berkas perkara dengan pasal dan vonis yang sama. Kalau ternyata vonis 5 tahun diberikan hanya bagi yang mengajukan memori banding, apa yang harus kami lakukan agar dapat vonis yang sama? Terima kasih Vonis yang meringankan terdakwa lainnya tidak berlaku bagi saudara Anda. Karena ia tidak melakukan upaya hukum, maka ia dianggap menerima putusan di Pengadilan Negeri tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri terhadap saudara Anda telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh saudara Anda adalah mengajukan Peninjauan Kembali atau mengajukan permohonan grasi pada Presiden. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Hak Mengajukan BandingTerdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara itu, putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 KUHAP. Maka secara a-contrairo, selain putusan di atas, dapat diajukan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Hanya pemintaan banding tersebut yang boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.[1] Apabila tenggang waktu itu telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.[2]Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali hal. 471, yang berhak mengajukan permintaan banding diatur dalam Pasal 67, Pasal 233 ayat 1 dan ayat 5 KUHAP yaituTerdakwa, atau;Orang yang khusus dikuasakan terdakwa, atau;Penuntut umum; atauTerdakwa dengan penuntut umum sekaligus sama-sama mengajukan Tingkat Banding Sesuai Subjek yang MengajukanBerkaitan dengan pertanyaan Anda, apakah vonis 5 tahun putusan banding yang diberikan pada terdakwa 2 juga diberikan pada saudara Anda selaku terdakwa 1 yang tidak mengajukan banding?Yahya Harahap hal. 450 menjelaskan bahwa dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Jadi secara yuridis formal, undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di tingkat lanjut Yahya Harahap hal. 454 menjelaskan bahwa dengan adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab yuridis Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Peralihan tanggung jawab yuridis terhitung sejak tanggal permintaan banding diajukan, sepanjang permintaan banding tidak dicabut kembali. Baik mengenai barang bukti dan penahanan beralih menjadi tanggung jawab peradilan tingkat banding. Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, tidak mempunyai kewenangan apa-apa lagi. Wewenang dan tanggung jawab dengan sendirinya beralih terhitung sejak tanggal permintaan hal ini, Yahya mengingatkan bahwa Pengadilan Tinggi jangan sampai keliru memeriksa dan memutus terhadap terdakwa yang menerima putusan, sedangkan jaksa tidak mengajukan banding. Kasus seperti ini bisa terjadi pada perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang. Misalnya dapat diambil contoh putusan Pengadilan Tinggi Medan. Oleh Pengadilan Negeri, terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dijatuhi pidana karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Terdakwa I, II, IV, dan VI menerima putusan, jaksa juga tidak banding menerima putusan. Yang mengajukan banding hanya terdakwa III dan IV. Secara formal, pemeriksaan banding hanya berlaku terhadap terdakwa III dan IV, karena terdakwa lainnya dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri. Lain halnya seandainya jaksa banding, putusan Pengadilan Negeri berlaku untuk semua berdasarkan penjelasan Yahya tersebut, menjawab pertanyaan Anda, vonis yang meringankan terdakwa 2 tidak berlaku bagi saudara Anda terdakwa 1. Karena ia tidak melakukan upaya hukum banding seperti halnya terdakwa 2, maka ia dianggap menerima putusan di Pengadilan Negeri tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri terhadap saudara Anda telah berkekuatan hukum saudara Anda sudah tidak bisa melakukan upaya hukum banding lagi karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Pengadilan Tinggi tidak berwenang lagi untuk memeriksanya.[3]Dalam hal ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh saudara Anda adalah mengajukan Peninjauan Kembali “PK”. PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[4]Adapun permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar-dasar yang diatur Pasal 263 ayat 2 KUHAPapabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang itu terhadap putusan saudara Anda terdakwa 1 yang sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana saudara Anda juga dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.[5] Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. Penjelasan lebih lanjut tentang grasi dapat Anda simak dalam artikel Dapatkah Pemberian Grasi dari Presiden Dicabut Kembali?.Demikian jawaban dari kami, semoga Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika Jakarta.[1] Pasal 233 ayat 1 dan 2 KUHAP[2] Pasal 234 ayat 1 KUHAP[3] Yahya Harahap, hal. 454[5] Pasal 2 ayat 1 UU 5/2010 dan penjelasannyaTags Terhadapputusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR). 18 September 201519 November 2020 Cara Mengajukan Banding Kasus Perceraian Pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I Pengadilan Agama yang memutus perkara. Pemohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir pihak. Pemohon banding membayar biaya perkara banding Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989. Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding Pasal 11 ayat 3 UU No. 20 Tahun 1947. Selambat-lambatnya 14 empat belas hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara insage di kantor PengadilanPasal 11 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1947. Selanjutnya dalam waktu 1 satu bulan sejak diterima perkara banding, Pengadilan Agama mengirimkan berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi Agama oleh. Apabila perkara banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka salinan putusan banding tersebut dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Untuk perkara cerai talak Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna pengucapan iktar talak. Setelah pengucapan ikrar talak, maka Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. Untuk perkara cerai gugat Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. Demikian Penjelasan mengenai Cara Mengajukan Banding Kasus Perceraian
PengadilanNegeri Tangerang melalui Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng mengabulkan gugatan dengan menyatakan PT Indonesia Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp806.000,- dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000. Adapun pertimbangan hukum dikabulkannya
Jakarta, Insertlive - Sidang perceraian Nindy Ayunda dan Askara Parasady Harsono masih berlanjut. Askara menolak putusan cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta itu membuat Askara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta karena tak terima bercerai dengan Nindy Ayunda. Banding yang diajukan oleh Askara karena menolak cerai dengan Nindy bagaimana putusannya?Dalam putusannya, hakim menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. "Karena ada pihak yang mengajukan banding, putusan banding telah turun. Telah diputus pada 6 Juli 2021. Isinya adalah mengabulkan permohonan pembanding. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menghukum kepada pembanding, membebankan kepada pembanding membayar biaya perkara," kata Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilansir dari Detikhot, Rabu 4/8. Taslimah belum bisa memastikan apakah Askara menerima putusan banding tersebut. Bila putusan banding itu tak diterima maka Askara bisa mengajukan kembali kasasi ke Mahkamah Agung."Kita lihat lagi apakah nerima apa tidak putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dalam masa 14 hari setelah terima putusan itu. Setelah diterima dalam proses pikir-pikir atau kasasi bisa diajukan jika tidak terima. Jika tidak melakukan upaya hukum, maka putusan berkekuatan hukum tetap, lalu terbit akta cerai. Kalau masih ada upaya hukum belum," ungkap Askara menerima putusan tersebut maka pasangan ini telah resmi bercerai. "Kita belum tahu Askara terima putusan Pengadilan Tinggi apa belum. Kalau terima, maka berkekuatan hukum tetap dan terbit akta cerai," sambung ini 6 poin putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terkait sidang cerai Nindy Ayunda dan Askara1. Menolak eksepsi Tergugat Askara Parasady Harsono.2. Mengabulkan gugatan Penggugat Nindy Ayunda Menjatuhkan talak satu bait sugro kepada Penggugat, Askara Parasady Harsono kepada Anindia Yandirest Ayunda Menetapkan bahwa anak bernama Abhirama Danendra Harsono dan, Akifa Dhinira Parasady berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan memberikan kasih Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut Rp 10 juta perbulan melalui Penggugat, dengan naikan 10 persen setiap penggantian tahun sampai anak tersebut Membebankan Tergugat membayar biaya perkara. ikh/fik Tonton juga video berikut
NikitaMirzani mengetahui Dipo Latief masih mengajukan banding sampai kasasi putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke
Liputan Khusus Perceraian Sabtu, 01 Feb 2020 1427 WIB Foto Dok. iStock/Tahapan Perceraian, Dari Sidang hingga Keluar Akta Cerai Jakarta - Saat pasangan memutuskan bercerai, mereka harus siap menjalani berbagai tahapan perceraian. Pastinya tahapan pertama dari perceraian adalah mengajukan atau mendaftarkan gugatan cerai. Cara mendaftarkan gugatan cerai bisa dibaca di mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan perkara, termohon atau tergugat akan menunggu surat panggilan untuk menghadirkan dikutip dari situs Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jika Anda ingin melanjutkan proses perceraian berikut tahapan persidangan yang akan dilalui1. Upaya Pembacaan pemohon atau Jawaban termohon atau Replik pemohon atau Duplik termohon atau Pembuktian dari pemohon atau penggugat dan termohon atau Kesimpulan dari pemohon atau penggugat dan termohon atau Musyawarah Pembacaan Putusan atau perkara perceraian diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum verset, banding, dan peninjauan kembali dalam 14 hari, sejak perkara diputuskan atau diberitahukan. Lalu setelah putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara pemohon talak, selanjutnya menetapkan hari sidang ikrar talak. Dari Pengadilan Agama memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar dan talak. Jika dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melakasanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut. Dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang halnya jika sidang ikrar talak bisa dilakukan. Artinya pasangan tersebut sudah resmi cerai secara agama dan negara. Setelah sidang ikrar talak itu, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berpekara dapat meminta salinan putusan. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan secara sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara berikutnya setelah melalui persidangan, adalah penyelesaian perkara, yang meliputi tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjuan kembali. Jika sudah melalui penyelesaian perkara, Anda akan menerima akta cerai. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum terap inkracht. Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dan para pihak jika ada pihak yang tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding atau putusan kontradiktoir dan verzet atau putusan Akta Cerai ini dikeluarkan Pengadilan Agama, pihak penggugat dan tergugat dapat mengambilnya langsung ke pengadilan. Berikut syarat dalam mengambil Akta Cerai 1. Menyerakan nomor perkara yang Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya. 3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. - Biaya Akta Cerai Rp - Legislasi salinan putusan Rp Legislasi salinan penetapan Rp Biaya salinan lembaran Rp menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka disamping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan asli surat kuasa bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa atau lurah setempat. Simak Video "Cerita Adele Lakukan Lima Sesi Terapi Sehari setelah Cerai" [GambasVideo 20detik] gaf/eny

MenurutUndang-undang No. 1 Tahun 1974, perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, maka baik Bunda maupun Ayah tetap berkewajiban mengurus dan memelihara anak semata-mata demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan akibat hak asuh, maka pengadilan yang akan memutuskan anak akan ikut dengan siapa. Biasanya, pengadilan akan memberikan

Biaya perceraian akan menjadi hal yang dipikirkan dua insan yang akan bercerai. Selain soal proses perceraian yang akan dijalani, biaya perceraian juga turut menjadi pemikiran. Bukan tak beralasan, biaya perceraian turut jadi perhatian karena biayanya yang tak sedikit. Memang, gak ada yang mau bercerai, tapi terkadang perpisahan jadi pilihan dalam sebuah pernikahan. Banyak hal yang bisa memicu perceraian. Tapi, banyak pula alasan yang bisa disodorin untuk mencegahnya. Salah satunya, cerai itu mahal, bro dan sis! Sebenarnya, daripada mahal-mahal cerai, mending murah-murah beli asuransi cek disini! Tapi baiklah, sebelum mengetahui lebih jauh tentang biaya perpisahan, kita simak dulu apa itu perceraian dan langkah-langkah menjalaninya. Pengertian cerai biaya perceraian Sebuah perceraian terjadi ketika hubungan sepasang suami istri berakhir. Suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan membawa sejumlah berkas pendukung. Ketika kasus tersebut telah ditangani pengadilan, untuk mencapai kesepakatan pun perlu melalui berbagai tahapan. Pertama adalah mediasi, menghadirkan para saksi di persidangan, jika alasan perpisahan diterima, pengadilan akan mengabulkan gugatan tersebut. Perceraian telah diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sidang perceraian bisa dilanjutkan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani surat perceraian dan melengkapi seluruh syarat yang dibutuhkan di pengadilan nanti. Langkah mengajukan gugatan cerai Perceraian selalu jadi jalan terakhir jika pasangan suami istri udah gak mau mempertahankan perkawinan mereka. Sebelum datang ke pengadilan untuk melakukan gugatan cerai, penggugat baik suami/istri wajib memenuhi beberapa persyaratan berikut ini 1. Menyiapkan dokumen Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam pengajuan gugatan cerai sebagai berikut Surat nikah asli Fotokopi surat nikah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP dari penggugat Surat keterangan dari kelurahan Fotokopi Kartu Keluarga KK Fotokopi akte kelahiran anak jika memiliki anak Materai Nah, jika ingin menggugat harta gono gini atau harta milik bersama, siapkan pula berkas-berkas pendukung lainnya seperti surat sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor BPKB dan STNK, dan dokumen harta lainnya. 2. Daftar gugat cerai ke pengadilan Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, kamu bisa mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Mendaftarkan gugatan pun harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat ya. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka ia harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami. 3. Membuat surat gugatan Begitu sampai di pengadilan, penggugat bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan kenapa menggugat cerai. Alasan bisa berupa unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya. 4. Menyiapkan biaya cerai Bercerai itu gak semudah mengucapkannya lho! Ada banyak biaya yang harus disiapkan penggugat selama proses ajuannya. Biaya apa aja sih? Antara lain biaya pendaftaran, biaya materai, biaya proses ATK, biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Nah, untuk biaya proses sidang perceraian diserahkan pada kedua belah pihak. Tapi biasanya, kalau salah satu pihak, entah itu penggugat atau tergugat, gak pernah merespon surat panggilan persidangan, pihak pengadilan punya hak untuk membebankan biaya lebih besar. Meski begitu, perlakukan ini tergantung dari jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai. 5. Tata cara dan proses persidangan Selama proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan untuk proses mediasi. Tujuan dari mediasi ini agar kedua belah pihak bisa berdamai dan membatalkan gugatan. Hanya saja, kalau keputusan sudah bulat dan kedua belah pihak enggan untuk berdamai, tahap selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan cerai. Pernah lihat kan berita selebriti yang bercerai, si pihak tergugat biasanya jarang hadir di pengadilan? Biasanya kalau sudah seperti ini adalah indikasi keputusan bercerai antar pasangan suami istri tersebut sudah gak bisa diganggu gugat lagi. Jika sudah seperti ini, pengadilan langsung membuat perintah putusan yang berisi pemutusan sah antara suami dan istri. Amar putusan pun akan dikirim ke pihak tergugat sebagai bukti pernikahan mereka sudah berakhir. Kalau kemudian gak ada tanggapan sama sekali dari pihak tergugat atas amar putusan tersebut, pihak pengadilan kemudian akan menerbitkan surat akta cerai. Pengacara Kita sebenarnya bisa saja mengurus perceraian sendiri. Tapi itu kalau punya pengetahuan tentang sistem peradilan di Indonesia. Misalnya tentang pengajuan gugatan, termasuk format suratnya dan apa saja isinya. Jasa pengacara biasanya dibayar berdasarkan hitungan jam atau total tunai. Bila tarif pengacara per jam, berarti tinggal hitung berapa jam dia menjadi konsultan kita. Kalau total tunai, seperti bayar tukang borongan. Duitnya sesuai dengan kesepakatan, gak peduli berapa lama proses berjalan. Biasanya, pengacara di kota-kota besar tarifnya lebih mahal. Di Jakarta, kisarannya bisa sampai Rp 20-50 juta. Itu baru di pengadilan tingkat pertama. Bila sampai banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tarifnya bakal melambung lagi. Pengadilan Umumnya, biaya pengacara sudah mencakup ongkos di pengadilan. Namun kita tetap perlu mengetahui apa saja yang harus kita bayar. Apalagi jika berencana mengurus perceraian sendiri. Berikut ini biaya cerai yang diperlukan di pengadilan Pendaftaran perkara Materai Administrasi Redaksi Panggilan penggugat 2 kali; tergugat 3 kali Biaya panggilan tergantung kepada radius jarak tempat tinggal penggugat dan tergugat dengan pengadilan. Itu baru biaya pengadilan di tingkat pertama, ya. Biaya ini berlaku buat gugatan di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Pengadilan negeri untuk perceraian non-Muslim, sedangkan pengadilan agama untuk pasangan Muslim. Pengadilan selanjutnya Bila pengadilan di tingkat pertama sudah ada putusan, baik pihak penggugat maupun tergugat bisa saja mengajukan banding. Misalnya, karena hak asuh anak tidak jatuh di pihaknya. Demi mendapat hak asuh itu, gugatan banding diajukan. Nah, ini siap-siap keluar duit lagi. Setidaknya ada tiga komponen biaya, yakni pendaftaran, gugatan banding, dan kirim berkas. Biaya tambahan muncul lagi jika gugatan dibawa ke tingkat kasasi dan kemudian peninjauan kembali. Makin tinggi tingkat pengadilan, biaya makin besar. Tapi, jika pakai jasa pengacara, biaya tambahan yang ditetapkan lebih kecil daripada biaya gugatan awal. Biaya pendaftaran di tiap tingkat umumnya sama, yakni Rp50 ribu. Komponen lainnya berbeda. Biaya cerai mungkin bakal lebih gampang hitungannya jika pakai pengacara. Tinggal bayar all-in, perkara akan mereka urusi. Kisaran biaya perceraian Selain proses pengadilan yang memakan waktu, perceraian juga menelan biaya gak sedikit. Jika perceraian gak bisa dihindari lagi, ada baiknya menyiapkan budget khusus untuk itu. Berapa sih kisaran biaya perceraian saat ini? 1. Biaya pengacara perceraian Profesi pengacara atau advokat sebenarnya gak ada standar baku harga untuk jasanya. Tapi biasanya, tiap pengacara punya standar yang berbeda tergantung kasusnya. Makin kompleks kasus yang didapat, biasanya akan berpengaruh semakin tingginya tarif yang ditetapkan oleh pengacara. Intinya, semua tergantung kesepakatan antara klien dengan pengacara yang ditunjuknya. Umumnya, untuk pembayaran, pengacara atau advokat memiliki dua skema yaitu secara tunai atau dihitung per jam. Klien cukup menentukan skema mana yang dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Sebagai gambaran, komponen biaya jasa hukum untuk kasus perceraian adalah sebagai berikut Honorarium advokat Biaya transport Biaya akomodasi Biaya perkara Biaya sidang, dan Biaya kemenangan perkara success fee yang besarnya antara 5 – 20% Kisaran harga jasa pengacara di Jakarta adalah antara Rp10 juta – Rp60 juta. Angka ini sudah menutup semua proses, mulai dari pendaftaran hingga terbitnya akta cerai. Tarif tersebut tidak termasuk jika kasus berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dimana ada tambahan Rp25 juta. Dan ditambah Rp15 juta lagi kalau berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Karena gak ada standar baku, maka tarif tersebut bisa dinego antara klien dan pengacaranya. Kalau klien merasa tarif yang ditetapkan terlalu tinggi, maka dia berkesempatan untuk menawarnya. Dan si pengacara juga punya kesempatan untuk menjelaskan kenapa tarif yang ditetapkan dianggap tinggi. 2. Biaya cerai talak Di Indonesia, mengenal dua istilah perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah cara istri mengajukan cerai terhadap suami lewat Pengadilan Agama. Gugatan cerai ini biasanya disebabkan berbagai faktor. Sedangkan cerai talak adalah cara suami untuk mengajukan cerai terhadap Pengadilan Agama. Dalam agama Islam disebut dengan istilah talak. Cara perceraiannya adalah dengan cara tertulis atau dilakukan secara lisan. Dalam cerai talak ada biaya yang harus disiapkan, yang terbagi menjadi enam. Biaya di bawah ini adalah panjar biaya perkara cerai talak yang berlaku di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Biaya pendaftaran Rp30 ribu Biaya proses Rp50 ribu Panggilan pemohon Rp80 ribu x3 Rp240 ribu Panggilan termohon Rp80 ribu x4 Rp3209 ribu Biaya redaksi Rp5 ribu Biaya materai Rp6 ribu Total biaya yang harus dikeluarkan untuk proses cerai talak ini adalah Rp651 ribu. Biaya ini di setiap tempat berbeda-beda. Biasanya disesuaikan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pengadilan Agama. Tapi jelas biaya mengurus perceraian sendiri lebih murah. Meski begitu, semurah-murahnya biaya cerai, kita tetap keluar duit. Itulah salah satu alasan kenapa bercerai jadi pilihan terakhir. Bagaimanapun, setiap pasangan pasti ingin rumah tangganya tetap utuh sampai maut memisahkan. Terlebih jika sudah punya buntut alias buah hati. Pikir-pikir lagi deh! Editor Chaerunnisa dy7gMl.
  • j6a0d17xb9.pages.dev/711
  • j6a0d17xb9.pages.dev/79
  • j6a0d17xb9.pages.dev/496
  • j6a0d17xb9.pages.dev/974
  • j6a0d17xb9.pages.dev/659
  • j6a0d17xb9.pages.dev/727
  • j6a0d17xb9.pages.dev/838
  • j6a0d17xb9.pages.dev/558
  • j6a0d17xb9.pages.dev/366
  • j6a0d17xb9.pages.dev/455
  • j6a0d17xb9.pages.dev/273
  • j6a0d17xb9.pages.dev/880
  • j6a0d17xb9.pages.dev/88
  • j6a0d17xb9.pages.dev/547
  • j6a0d17xb9.pages.dev/144

    • apakah putusan cerai bisa banding